Hegemoni "Asal Bapak Senang" dan Krisis Kemanusiaan Akademik

Ketika feodalisme merambah sistem organisasi lembaga pendidikan, dampaknya tidak lagi berhenti pada sekat-sekat ruang kuliah, melainkan menjelma menjadi rantai birokrasi yang mengekang nalar. Organisasi pendidikan yang idealnya berfungsi sebagai ekosistem demokratis bagi pertumbuhan ilmu pengetahuan, justru bergeser menjadi korporasi kekuasaan mini. Di sinilah kontradiksi ontologis pendidikan modern mencapai titik nadirnya, lembaga yang mengajarkan kebebasan berpikir dan emansipasi manusia, justru mempraktikkan opresi struktural melalui tata kelola organisasinya. Kini, tidak sedikit ruang pendidikan modern kehilangan marwahnya dan mengalami kontradiksi ontologis. Institusi yang mengusung narasi pencerahan publik di tataran diskursus justru dikelola lewat mekanisme yang feodal. Ketika penyelenggara mentransformasi dirinya menjadi rezim tertutup yang kebal kritik, fungsi pembebasan pendidikan runtuh dan beralih menjadi mesin reproduksi kepatuhan. Lalu bagaimana kabarnya dengan visi Indonesia Emas 2045? Ahh!.. Visi itu terlampau keren! Visi dan Misi lembaga bagaimana?

Ketika Loyalitas Mengalahkan Nalar

"Keberanian tidak cukup Kamerad! loyalitas dan kepatuhan lebih penting," begitu kira-kira kutipan dari buku Animal Farm karya George Orwell. Ucapan ini disampaikan Squealer sesaat setelah Snowball diusir dari peternakan oleh anjing-anjing suruhan Napoleon. Lanjut!.. Salah satu manifestasi paling kasatmata dari feodalisme organisasional di institusi pendidikan adalah membudayanya mentalitas "Asal Bapak Senang" (ABS). Budaya ini mengubah interaksi akademis yang mulanya berasaskan objektivitas, meritokrasi, dan kebenaran ilmiah menjadi panggung pertunjukan kepatuhan dan penjilatan struktural.

Dalam ekosistem ABS, pemegang kekuasaan tertinggi ditempatkan nyaris setara dengan kaum aristokrat feodal yang tidak boleh disentuh kritik. Kebijakan, laporan, dan evaluasi kinerja sering kali direduksi menjadi laporan yang "manis di atas kertas" demi menyenangkan atasan, menutup rapat-rapat realitas kegagalan di lapangan. Akibatnya,energi intelektual civitas akademika terkuras habis untuk urusan pencitraan seremonial dan penjagaan status quo, sementara masalah substansial pendidikan dan penderitaan sosial diabaikan begitu saja.

Alienasi Marxian dan Rasionalitas Instrumental

Untuk membongkar akar masalah dari kelanggengan feodalisme organisasional ini secara radikal, kita dapat membedahnya melalui sintesis pemikiran Karl Marx mengenai alienasi serta kritik mazhab Frankfurt terhadap rasionalitas instrumental.

Karl Marx dalam analisisnya ihwal produksi kapitalis menunjukkan bagaimana sistem eksploitatif memisahkan manusia dari hasil kerjanya, dari proses produksinya, dan pada akhirnya dari esensi kemanusiaannya sendiri. Jika kerangka ini ditarik ke dalam dunia akademik, sistem organisasi yang feodalistik melahirkan alienasi akademis. Guru, dosen dan peneliti diasingkan dari esensi keilmuan mereka; mereka dipaksa menjadi buruh administratif yang memproduksi angka-angka kredit, laporan formalitas, dan kepatuhan struktural demi melanggengkan kekuasaan para elit birokrasi. Ilmu pengetahuan tidak lagi merdeka, melainkan terkomodifikasi dan terhegemoni.

Transformasi ini diperparah oleh rasionalitas instrumental yang dikritik oleh Max Horkheimer dan Theodor Adorno. Ketika organisasi pendidikan kehilangan orientasi moral dan hanya mengukur segala sesuatu berdasarkan kalkulasi efisiensi teknis serta kepatuhan hierarkis, manusia direduksi sekadar menjadi roda gigi mekanis.

Puncak dari keterasingan ini diulas oleh Jean-Paul Sartre melalui konsep bad faith, di mana individu secara sadar atau tidak menyerahkan kebebasan berpikirnya kepada otoritas demi kenyamanan semu. Budaya ABS adalah wujud nyata dari bad faith di mana sivitas akademika memilih tunduk pada hegemoni feodal demi kelangsungan karier, kendati hal itu mengkhianati nurani intelektual mereka. "Manusia dikutuk untuk bebas." begitu kata Sartre.

Sartre mengingatkan bahwa menerima opresi struktural dan feodalisme sebagai sebuah takdir yang wajar adalah bentuk pengingkaran terhadap tanggung jawab moral manusia.

Maka menenggelamkan feodalisme dan budaya ABS dari organisasi pendidikan menuntut adanya keberanian untuk meruntuhkan rasionalitas instrumental serta memulihkan kesadaran kritis warganya. Demokrasi di lembaga pendidikan tidak boleh sekadar menjadi slogan formal, tapi harus diwujudkan melalui transparansi manajerial, perlindungan kebebasan akademik yang sejati, serta perombakan budaya organisasi yang menempatkan otonomi nalar dan kemanusiaan di atas kepatuhan buta.

Sebab, jika organisasi pendidikan terus memelihara mentalitas feodal, lembaga-lembaga lambat laun hanya akan mencetak birokrat yang pandai menjilat instruksi, alih-alih melahirkan insan merdeka yang mampu mencerahkan peradaban.

Allahu'lam!